Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Puluhan aktivis Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bojonegoro melakukan aksi turun jalan, Selasa (13/12/2016). Mereka menginginkan Kota Ledre bersih dari korupsi dan juga meminta para koruptor tidak dilindungi.
Dengan membawa atribut dan bendera, mereka mengawali aksinya di bunderan Adipura Kota Bojonegoro, kemudian melanjutkan ke kantor Kejari dan diakhiri di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Ketua PC PMII Bojonegoro, Ahmad Syahid menyampaikan, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bojonegoro yang terkesan lambat, tentu menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya dari berbagai kasus yang telah diproses secara hukum, masih ada kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Mulai dari tahun 2012, kasus Bimtek DPRD yang mencatut nama beberapa pimpinan dewan proses penghukumannya tidak sesuai dengan UU Tipikor. "Masih ada pimpinan DPRD terlibat kasus tersebut yang luput dari jeratan hukum," terangnya.
Serta beberapa kasus lainnya yang harus diselesaikan. Maka pada momen peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, PC PMII Bojonegoro menuntut agar lembaga Negara mengusut tuntas kasus-kasus seperti Bimtek DPRD 2012, Participating Interest (PI) Blok Cepu, Rintisan AKN/PDD Polinema dan audit penyalahgunaan wewenang pimpinan DPRD dalam kasus pendirian rintisan AKN.
"Selain itu perlu audit pembangunan mega proyek 2016," jelasnya alumni IKIP PGRI Bojonegoro itu. [zid/mu]
blokBojonegoro.com - Puluhan aktivis Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bojonegoro melakukan aksi turun jalan, Selasa (13/12/2016). Mereka menginginkan Kota Ledre bersih dari korupsi dan juga meminta para koruptor tidak dilindungi.
Dengan membawa atribut dan bendera, mereka mengawali aksinya di bunderan Adipura Kota Bojonegoro, kemudian melanjutkan ke kantor Kejari dan diakhiri di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Ketua PC PMII Bojonegoro, Ahmad Syahid menyampaikan, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bojonegoro yang terkesan lambat, tentu menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya dari berbagai kasus yang telah diproses secara hukum, masih ada kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Mulai dari tahun 2012, kasus Bimtek DPRD yang mencatut nama beberapa pimpinan dewan proses penghukumannya tidak sesuai dengan UU Tipikor. "Masih ada pimpinan DPRD terlibat kasus tersebut yang luput dari jeratan hukum," terangnya.
Serta beberapa kasus lainnya yang harus diselesaikan. Maka pada momen peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, PC PMII Bojonegoro menuntut agar lembaga Negara mengusut tuntas kasus-kasus seperti Bimtek DPRD 2012, Participating Interest (PI) Blok Cepu, Rintisan AKN/PDD Polinema dan audit penyalahgunaan wewenang pimpinan DPRD dalam kasus pendirian rintisan AKN.
"Selain itu perlu audit pembangunan mega proyek 2016," jelasnya alumni IKIP PGRI Bojonegoro itu. [zid/mu]
0 Comments