Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Pemerintah sekarang ini sedang membangun ekonomi kerakyatan dan membangun Negara dari Desa, yakni salah satunya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daearh (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, memperhatikan usaha tersebut.
Hal itu disampaikan wakil DPRD Kabupaten Bojonegoro, Syukur Priyanto dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pelaku Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, beberapa contoh hasil karya pemuda Bojonegoro dan ada beberapa penghargaan yang diterima oleh sektor UMKM berbasis kerakyatan.
Upaya yang dilakukan dalam pendampingan baru dilaksanakan ditahun 2014. Sehingga bisa dibayangkan jika pendampingan dilakukan 5-10 tahun lalu kiprah mereka pasti bisa ditingkat nasional.
"Bappeda untuk memahami keterbatasan BUMDes kita baik modal, skil dan lain lain. Agar memperhatikan upaya apa yang bisa dilakukan oleh SKPD untuk mendukung pertumbuhaan sektor ini," pinta ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu.
Selain itu lanjut Syukur, pemerintah daerah baik Camat dan Pemerintah Desa (Pemdes) harus tanggap dan membuka jalan, jika ada sektor ekonomi kerakyatan yang ada di desanya. Mereka harus mampu mendorong BUMDes bisa tumbuh dan berkembang.
"Serta Pemkab tahun ini fokus dengan sektor wisata di Bojonegoro, peluang ini harus bisa ditangkap oleh para pelaku ekonomi kerakyatan di Bojonegoro. Jangan sampai souvenir justru dari daerah luar Bojonegoro," pesan Syukur.[zid/ito]
blokBojonegoro.com - Pemerintah sekarang ini sedang membangun ekonomi kerakyatan dan membangun Negara dari Desa, yakni salah satunya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daearh (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, memperhatikan usaha tersebut.
Hal itu disampaikan wakil DPRD Kabupaten Bojonegoro, Syukur Priyanto dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pelaku Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, beberapa contoh hasil karya pemuda Bojonegoro dan ada beberapa penghargaan yang diterima oleh sektor UMKM berbasis kerakyatan.
Upaya yang dilakukan dalam pendampingan baru dilaksanakan ditahun 2014. Sehingga bisa dibayangkan jika pendampingan dilakukan 5-10 tahun lalu kiprah mereka pasti bisa ditingkat nasional.
"Bappeda untuk memahami keterbatasan BUMDes kita baik modal, skil dan lain lain. Agar memperhatikan upaya apa yang bisa dilakukan oleh SKPD untuk mendukung pertumbuhaan sektor ini," pinta ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu.
Selain itu lanjut Syukur, pemerintah daerah baik Camat dan Pemerintah Desa (Pemdes) harus tanggap dan membuka jalan, jika ada sektor ekonomi kerakyatan yang ada di desanya. Mereka harus mampu mendorong BUMDes bisa tumbuh dan berkembang.
"Serta Pemkab tahun ini fokus dengan sektor wisata di Bojonegoro, peluang ini harus bisa ditangkap oleh para pelaku ekonomi kerakyatan di Bojonegoro. Jangan sampai souvenir justru dari daerah luar Bojonegoro," pesan Syukur.[zid/ito]
0 Comments