Reporter: Nidhomatum MR
blokBojonegoro.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro belum bisa dikatakan ramah HAM. Hal itu berdasarkan hasil seminar umum bertajuk "Bojonegoro Ramah HAM dalam Perspektif APBD" yang digelar di Universitas Bojonegoro di Jalan Lettu Suyitno, Selasa (29/11/2016).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Bojonegoro (Unigoro), M. Miftahul Huda menilai dari segi hitung-hitungan anggaran, Kota Ledre masih belum ramaH HAM. Analisanya, implementasi kebijakan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia belum berjalan secara maksimal.
Menurutnya, pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada APBD Perubahan tahun 2016 ini diproyeksi sebesar Rp3.349.994.491.638 dengan pertumbuhan 12,3 persen, sementara dalam KUA PPAS pada tahun 2017 diproyeksi sebesar Rp. 3.269.171.689.938 atau turun 2,4 persen.
"Ironisnya, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan Orang Sakit Menjadi penyumbang terbesar. Sumber utamanya dari BLUD (RSUD Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp103.414.785.000. Padahal, orang sakit tidak seharusnya dibebani menjadi sumber terbesar PAD Kabupaten Bojonegoro," ujarnya.
Selain BLUD, retribusi pelayanan kesehatan juga memberi sumbangan besar pada Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2016 yakni sebesar Rp22.772.731.450. Kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah sebagai perwujudan implementasi HAM.
Di sisi lain, belanja daerah yang terkait dengan Indikator Kabupaten Ramah HAM secara umum masih sangat rendah. Misalnya dalam alokasi anggaran untuk kebebasan berpendapat, berekspresi dan budaya HAM serta kewarganegaraan, alokasi belanja perlindungan dari pelecehan dan kekerasan serta alokasi belanja kesetaraan gender dan hak perempuan.
"untuk pemenuhan kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan masih cukup kecil. Hanya pada pelayanan jaminan persalinan yang mendapatkan alokasi hingga mencapai Rp2.604.910.000 pada tahun 2016 dan diproyeksi turun pada KUA PPAS 2017 tinggal sebesar Rp1.479.825.000," imbuhnya.
Karena itu, terkait hal ini dia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ke depan bisa mengevaluasi bagaimana cara agar benar-benar konsiten menjalankan komitmennya sebagai Kabupaten Ramah HAM. [lis]
"
blokBojonegoro.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro belum bisa dikatakan ramah HAM. Hal itu berdasarkan hasil seminar umum bertajuk "Bojonegoro Ramah HAM dalam Perspektif APBD" yang digelar di Universitas Bojonegoro di Jalan Lettu Suyitno, Selasa (29/11/2016).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Bojonegoro (Unigoro), M. Miftahul Huda menilai dari segi hitung-hitungan anggaran, Kota Ledre masih belum ramaH HAM. Analisanya, implementasi kebijakan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia belum berjalan secara maksimal.
Menurutnya, pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada APBD Perubahan tahun 2016 ini diproyeksi sebesar Rp3.349.994.491.638 dengan pertumbuhan 12,3 persen, sementara dalam KUA PPAS pada tahun 2017 diproyeksi sebesar Rp. 3.269.171.689.938 atau turun 2,4 persen.
"Ironisnya, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan Orang Sakit Menjadi penyumbang terbesar. Sumber utamanya dari BLUD (RSUD Kabupaten Bojonegoro) sebesar Rp103.414.785.000. Padahal, orang sakit tidak seharusnya dibebani menjadi sumber terbesar PAD Kabupaten Bojonegoro," ujarnya.
Selain BLUD, retribusi pelayanan kesehatan juga memberi sumbangan besar pada Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2016 yakni sebesar Rp22.772.731.450. Kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah sebagai perwujudan implementasi HAM.
Di sisi lain, belanja daerah yang terkait dengan Indikator Kabupaten Ramah HAM secara umum masih sangat rendah. Misalnya dalam alokasi anggaran untuk kebebasan berpendapat, berekspresi dan budaya HAM serta kewarganegaraan, alokasi belanja perlindungan dari pelecehan dan kekerasan serta alokasi belanja kesetaraan gender dan hak perempuan.
"untuk pemenuhan kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan masih cukup kecil. Hanya pada pelayanan jaminan persalinan yang mendapatkan alokasi hingga mencapai Rp2.604.910.000 pada tahun 2016 dan diproyeksi turun pada KUA PPAS 2017 tinggal sebesar Rp1.479.825.000," imbuhnya.
Karena itu, terkait hal ini dia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ke depan bisa mengevaluasi bagaimana cara agar benar-benar konsiten menjalankan komitmennya sebagai Kabupaten Ramah HAM. [lis]
"
