Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Tidak cairnya bantuan politik (Banpol) tahun 2016, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bojonegoro sangat disayangkan Bupati Bojonegoro, Suyoto yang juga mantan ketua DPW PAN Jawa Timur. Namun sebelumnya, Kang Yoto sebenarnya sudah memberikan solusi.
"Sudah diberikan solusi, karena waktunya sudah agak akhir. Kita minta untuk dicek, karena waktu itu yang tandatangan hanya ketua dan wakil sekretaris (DPW)," kata Kang Yoto kepada blokBojonegoro.com.
Bupati Bojonegoro dua periode menjabat yang diusung PAN itu menyebutkan, solusi yang ditawarkan SK yang di tandatangani sekretaris atau yang kedua yakni dilampiri pernyataan DPP yang ditandatangani ketua dan sekrtaris jenderal.
"Makanya dikembalikan SK yang ditandatangani ketua dan wakil sekretaris," jelasnya saat ditanya terkait syarat harus tandatangan ketua dan sekretaris DPW PAN Jawa Timur.
Sementara itu, saat disinggung terkait diakumulatifkan Banpol PAN ditahun 2017, Kang Yoto tidak tahu. "Secara teknis tanya Pak Ibnu, informasinya masih bisa tapi saya tidak tahu. Tapi bagi saya itu hak," terangnya.
Ditambahkan, untuk solusi tahun 2017 agar segera dipenuhi. "Sudah dikasih tahu supaya administrasi segera dilengkapi," pungkas Kang Yoto.
Seperti diberitakan blokBojonegoro.com, dari total dana Banpol tahun 2016 Rp 838.935.468, terbagi Golkar (99.047 suara) Rp 112.319.298, Demokrat (91.186 suara) Rp 103.404.924, PKB (81.778 suara) Rp 92.736.252, PDIP (81.601 suara) Rp 92.535.534 dan Gerindra (76.121 suara) Rp 86.321.214.
Serta PPP (66.079 suara) Rp 74.933.586, PKS (51.173 suara) Rp 58.030.182, Nasdem (40.179 suara) Rp 46.175.346, Hanura (33.287 suara) Rp 37.747.458 dan PKPI (26.200 suara) Rp 29.710.800. Sedangkan PAN (92.611 suara) Rp 105.020.874 dipastikan tidak bisa dicairkan. [zid/ito]
blokBojonegoro.com - Tidak cairnya bantuan politik (Banpol) tahun 2016, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bojonegoro sangat disayangkan Bupati Bojonegoro, Suyoto yang juga mantan ketua DPW PAN Jawa Timur. Namun sebelumnya, Kang Yoto sebenarnya sudah memberikan solusi.
"Sudah diberikan solusi, karena waktunya sudah agak akhir. Kita minta untuk dicek, karena waktu itu yang tandatangan hanya ketua dan wakil sekretaris (DPW)," kata Kang Yoto kepada blokBojonegoro.com.
Bupati Bojonegoro dua periode menjabat yang diusung PAN itu menyebutkan, solusi yang ditawarkan SK yang di tandatangani sekretaris atau yang kedua yakni dilampiri pernyataan DPP yang ditandatangani ketua dan sekrtaris jenderal.
"Makanya dikembalikan SK yang ditandatangani ketua dan wakil sekretaris," jelasnya saat ditanya terkait syarat harus tandatangan ketua dan sekretaris DPW PAN Jawa Timur.
Sementara itu, saat disinggung terkait diakumulatifkan Banpol PAN ditahun 2017, Kang Yoto tidak tahu. "Secara teknis tanya Pak Ibnu, informasinya masih bisa tapi saya tidak tahu. Tapi bagi saya itu hak," terangnya.
Ditambahkan, untuk solusi tahun 2017 agar segera dipenuhi. "Sudah dikasih tahu supaya administrasi segera dilengkapi," pungkas Kang Yoto.
Seperti diberitakan blokBojonegoro.com, dari total dana Banpol tahun 2016 Rp 838.935.468, terbagi Golkar (99.047 suara) Rp 112.319.298, Demokrat (91.186 suara) Rp 103.404.924, PKB (81.778 suara) Rp 92.736.252, PDIP (81.601 suara) Rp 92.535.534 dan Gerindra (76.121 suara) Rp 86.321.214.
Serta PPP (66.079 suara) Rp 74.933.586, PKS (51.173 suara) Rp 58.030.182, Nasdem (40.179 suara) Rp 46.175.346, Hanura (33.287 suara) Rp 37.747.458 dan PKPI (26.200 suara) Rp 29.710.800. Sedangkan PAN (92.611 suara) Rp 105.020.874 dipastikan tidak bisa dicairkan. [zid/ito]
0 Comments