Reporter : Joel Joko
blokBojonegoro.com - Warga yang tinggal diatas tanah eks rel kereta api Bojonegoro - Tuban tetap ngotot memperjuangkan kepemilikan sertifikat tanah. Meski sulit untuk direalisasikan, ada beberapa alasan hal tersebut bisa dilakukan.
Ketua Paguyuban Pewaris Bangsa (PPB), Alham M Ubey mengatakan, dasar yang dipakai oleh warga untuk pengajuan hak atas tanah itu antaralain pasal pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, di mana tanah negara bisa saja dimiliki oleh masyarakat dengan alasan tertentu.
"Jika tanah negara sudah ditelantarkan lebih dari 10 tahun, dan ditempati oleh warga, maka warga berhak mengajukan hak atas tanah," ujar Alham mengutip UU Agraria.
Menanggapi hal itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Iskandar mengatakan, pengajuan hak atas tanah milik negara itu tidak mudah dan prosesnya juga tidak sebentar.
Apalagi setelah dialihkan ke Daops 8 Surabaya, warga juga kembali didata untuk dilakukan kembali proses sewa - menyewa. Dalam sosialisasi yang beberapa kali dilakukan oleh PT KAI, masyarakat juga ada yang mengaku memiliki bukti sewa - menyewa.
"Kalau benar, berarti kan tidak ditelantarkan dan itu bisa menghambat proses pengajuan sertifikat," jelas Iskandar.
Meski begitu Iskandar berjanji untuk memperjuangkan nasib ratusan warga di sana. Salah satunya pengajuan hak guna bangunan (HGB) atas tanah tersebut. Dia mencontohkan tanah - tanah PT KAI yang berada di dekat stasiun beberapa juga ada yang ditempati warga dengan sertifikat HGB.
Iskandar menambahkan, sesuai perintah dari Bupati Bojonegoro, saat ini pemkab akan melakukan pendataan jumlah rumah, serta warga di atas tanah bekas rel itu. Hasil dari kajian Dishub dan Dinas PU nantinya akan dibawa Bupati ke Kementerian Perhubungan sebagai rekomendasi solusi terbaik.
Untuk diketahui, bekas rel kereta api Bojonegoro Tuban melintas di 5 desa dan kelurahan yaitu Desa Sukorejo, Kelurahan Ngrowo, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Kota dan Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk. Saat ini warga yang tergabung dalam Paguyuban Pewaris Bangsa (PPB) sebanyak 2500 orang.[oel/ito]
blokBojonegoro.com - Warga yang tinggal diatas tanah eks rel kereta api Bojonegoro - Tuban tetap ngotot memperjuangkan kepemilikan sertifikat tanah. Meski sulit untuk direalisasikan, ada beberapa alasan hal tersebut bisa dilakukan.
Ketua Paguyuban Pewaris Bangsa (PPB), Alham M Ubey mengatakan, dasar yang dipakai oleh warga untuk pengajuan hak atas tanah itu antaralain pasal pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, di mana tanah negara bisa saja dimiliki oleh masyarakat dengan alasan tertentu.
"Jika tanah negara sudah ditelantarkan lebih dari 10 tahun, dan ditempati oleh warga, maka warga berhak mengajukan hak atas tanah," ujar Alham mengutip UU Agraria.
Menanggapi hal itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Iskandar mengatakan, pengajuan hak atas tanah milik negara itu tidak mudah dan prosesnya juga tidak sebentar.
Apalagi setelah dialihkan ke Daops 8 Surabaya, warga juga kembali didata untuk dilakukan kembali proses sewa - menyewa. Dalam sosialisasi yang beberapa kali dilakukan oleh PT KAI, masyarakat juga ada yang mengaku memiliki bukti sewa - menyewa.
"Kalau benar, berarti kan tidak ditelantarkan dan itu bisa menghambat proses pengajuan sertifikat," jelas Iskandar.
Meski begitu Iskandar berjanji untuk memperjuangkan nasib ratusan warga di sana. Salah satunya pengajuan hak guna bangunan (HGB) atas tanah tersebut. Dia mencontohkan tanah - tanah PT KAI yang berada di dekat stasiun beberapa juga ada yang ditempati warga dengan sertifikat HGB.
Iskandar menambahkan, sesuai perintah dari Bupati Bojonegoro, saat ini pemkab akan melakukan pendataan jumlah rumah, serta warga di atas tanah bekas rel itu. Hasil dari kajian Dishub dan Dinas PU nantinya akan dibawa Bupati ke Kementerian Perhubungan sebagai rekomendasi solusi terbaik.
Untuk diketahui, bekas rel kereta api Bojonegoro Tuban melintas di 5 desa dan kelurahan yaitu Desa Sukorejo, Kelurahan Ngrowo, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Kota dan Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk. Saat ini warga yang tergabung dalam Paguyuban Pewaris Bangsa (PPB) sebanyak 2500 orang.[oel/ito]
0 Comments