Senin, 04 September 2017 12:00:00
Raperda Dana Abadi Belum Jelas
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi dipastikan tidak ada kaitannya dengan rencana kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Meskipun Bojonegoro Institute (BI) mengkritisi dan menilai lambannya pembahasan Raperda Dana Abadi, tetapi legislatif sudah membentuk Tim panitia khusus dan merencanakan segera melakukan pembahasan.
"Tidak ada korelasinya Raperda Dana Abadi dengan kenaikan tunjangan DPRD," kata ketua Bapemperda (Badan Pembentukkan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Bojonegoro, Ali Mustofa kepada blokBojonegoro.com.
Abah Ali sapaan akrab Ali Mustofa menuturkan, Bapemperda sudah bekerja maksimal demi mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, melalui pembahasan membuat peraturan di Kota Ledre.
"Tim pansus Raperda dana abadi sudah ditetapkan dan bulan ini sudah dijadwalkan Banmus terkait pembahasannya," tuturnya.
Politisi Nasdem Kabupaten Bojonegoro itu juga memastikan, kemarin sudah semua Komisi juga mengirim perwakilannya menjadi tim pansus Raperda Dana Abadi tersebut. Sesuai hasil rapat ditentukan Tim Pansus Raperda Dana Abadi diantaranya Mashadi (Hanura), Lasuri (PAN), Sally Atyasasmi (Gerindra), Sigit Kushariyanto (Golkar), Yasin (Demokrat), Abdullah Umar (PKB), Choirul Anam (PPP), Ali Mahmudi (PKS) dan Dony Bayu Setiawan (PDI Perjuangan).
"Dalam Tim pansus menentukan ketua, wakil ketua dan juru bicara sesuai kesepakatan bersama anggota Tim. Bapemperda tidak bisa intervensi Tim pansus," pungkasnya.
Seperti diketahui, BI menilai pasca pembentukan tim pansus dana abadi oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, Raperda Dana Abadi belum juga ada kejelasan pembahasannya. Sehingga BI mendesak Bupati agar peraturan mengenai kenaikan tunjangan DPRD tidak ditandatangani. [zid/mu]
0 Comments